Regulation

PT INTI (Persero) didirikan pada 30 Desember 1974 dan memperoleh status Badan Hukum pada 01 Agustus 1975 untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam menjalankan bisnis dan kegiatan usahanya, terutama terkait industri telekomunikasi, elektronika, kelistrikan/energi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya, PT INTI (Persero) senantiasa merujuk pada peraturan perundangan dan regulasi pelaksanaan di bawahnya. Adapun regulasi terkait kebijakan bidang usaha yang dijalankan PT INTI (Persero) antara lain:

• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 tentang Remunerasi Direksi BUMN
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMN

KN.11/2020 tentang Pedoman Pengadaan PT INTI

PT INTI (Persero) memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Organisasi Dewan Pejabat yang disediakan sebagai bentuk layanan informasi publik. Pembentukan organisasi ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif sejak 1 Mei 2010.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik dari semua institusi publik, termasuk PT INTI (Persero). Untuk menjalankan amanat tersebut maka Perseroan pun menyusun dan/atau menerbitkan regulasi sebagai dasar bagi PPID PT INTI (Persero) dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan informasi publik. Adapun Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

• Surat Keputusan Direksi Nomor 036 Tahun 2021 tertanggal 24 Mei 2021 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penunjukan Karyawan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
• Keputusan Direksi Nomor 015 Tahun 2014 tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi Perusahaan
• Keputusan Direksi Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penunjukan Karyawan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
• Surat Keputusan Direksi Nomor KN.014 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik

Adapun peraturan atau kebijakan yang saat ini masih pada tahap pembentukan atau rancangan yaitu mengenai Kebijakan Umum Perusahaan.

Sementara itu, Regulasi yang telah selesai disusun oleh PT INTI (Persero) pada 2024 yaitu tentang Kebijakan Pemberian Donasi dengan tautan sebagai berikut:

Surat Keputusan Direksi Nomor KN.003 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pemberian Donasi